PETUNJUK TEKNIS TINDAK LANJUT PENGADUAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) DI STAKAT NEGERI PONTIANAK

Deskripsi

Isu utama yang diangkat dalam kegiatan aktualisasi ini adalah belum tersedianya Petunjuk Teknis (Juknis) Tindak Lanjut Pengaduan melalui Whistleblowing System (WBS) di STAKat Negeri Pontianak. Ketiadaan juknis menyebabkan mekanisme penanganan pengaduan belum memiliki pedoman yang jelas, sehingga proses penerimaan, verifikasi, dan tindak lanjut laporan tidak berjalan secara terstandar. Selain itu, belum adanya ketentuan mengenai perlindungan pelapor membuat sistem pengaduan berisiko menimbulkan ketidakpastian dan menurunkan efektivitas pengawasan internal. Solusi yang ditawarkan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah menyusun Juknis Tindak Lanjut Pengaduan melalui WBS sebagai pedoman operasional yang sistematis dan akuntabel. Penyusunan juknis dilakukan melalui beberapa tahapan yang diawali dengan koordinasi bersama mentor untuk memastikan keselarasan kegiatan dengan kebutuhan organisasi. Setelah itu dilakukan studi referensi terhadap berbagai regulasi seperti SPIP, pedoman WBS pada instansi pemerintah lain, serta ketentuan perlindungan pelapor. Hasil telaah tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan draft juknis yang memuat alur lengkap tindak lanjut pengaduan, mulai dari penerimaan laporan, verifikasi awal, investigasi, pelaporan hasil, hingga ketentuan kerahasiaan dan perlindungan pelapor. Draft tersebut kemudian dikonsultasikan ulang bersama mentor untuk mendapatkan masukan dan dilakukan perbaikan hingga diperoleh dokumen final yang siap ditetapkan. Seluruh proses ini diakhiri dengan penyusunan laporan aktualisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan. Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan aktualisasi ini adalah tersusunnya Juknis Tindak Lanjut Pengaduan melalui WBS yang telah disahkan oleh Ketua STAKat Negeri Pontianak. Juknis ini menjadi pedoman resmi bagi seluruh pegawai dalam menindaklanjuti laporan pengaduan secara transparan dan terstandar. Keberadaannya turut memperkuat implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), meningkatkan efektivitas pengawasan internal, serta menumbuhkan budaya kerja berintegritas melalui mekanisme pengaduan yang aman, jelas, dan dapat dipercaya.