Sampul STANDARDISASI FORMAT DOKUMEN PERENCANAAN REVISI ANGGARAN POK/DIPA DI BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI
Laporan Aktualisasi Latsar CPNS 2025
0 Dibaca 0 Diunduh

STANDARDISASI FORMAT DOKUMEN PERENCANAAN REVISI ANGGARAN POK/DIPA DI BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Deskripsi

Pelaksanaan aktualisasi ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan belum efektifnya penerapan standardisasi dokumen perencanaan revisi anggaran POK/DIPA di Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI. Selama ini, proses pengajuan revisi anggaran dilakukan secara manual melalui komunikasi langsung atau pesan singkat, sehingga sering menimbulkan miskomunikasi, duplikasi data, dan kesulitan dalam pelacakan dokumen. Kondisi tersebut berdampak pada lambatnya proses administrasi dan kurang optimalnya koordinasi antarunit kerja. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan gagasan kreatif berupa penyusunan dan penerapan standardisasi format dokumen perencanaan revisi anggaran POK/DIPA yang seragam, sistematis, dan terintegrasi secara digital. Proses pelaksanaan aktualisasi meliputi konsultasi dan perizinan, pengumpulan dan identifikasi data kebutuhan tim kerja, penyusunan draft format standar, review dan evaluasi bersama mentor serta tim kerja, hingga sosialisasi penerapan format baru. Implementasi dilakukan dengan memanfaatkan platform Google Form dan Google Sheet sebagai media pencatatan, penyimpanan, dan pelaporan revisi anggaran secara daring. Hasil pelaksanaan menunjukkan peningkatan ketertiban administrasi, kecepatan proses, dan kemudahan monitoring data revisi anggaran oleh seluruh tim. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana penguatan nilai dasar ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Adaptif, Kolaboratif) serta mendukung prinsip Smart ASN dalam transformasi birokrasi digital. Dengan adanya inovasi ini, proses revisi anggaran diharapkan menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan sehingga mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri.

Kata kunci

Dokumen lengkap tersedia untuk anggota

Login untuk membaca atau mengunduh dokumen lengkap karya ini.

PDF 4,71 MB