Standarisasi Format Susunan Dokumen Pengadaan Langsung Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Deskripsi

Isu utama yang diangkat dalam laporan ini adalah belum tersedianya format standar susunan dokumen pengadaan langsung di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis). Kondisi ini menyebabkan perbedaan format antarunit kerja, ketidaksesuaian dengan regulasi terbaru, serta memperlambat proses pengadaan dan meningkatkan risiko kesalahan administrasi maupun temuan audit. Solusi yang ditawarkan adalah penyusunan format standar dokumen pengadaan langsung berbasis digital menggunakan fitur mail merge yang sesuai dengan regulasi terbaru, seperti Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Solusi ini juga mengintegrasikan nilai-nilai BerAKHLAK ASN dan konsep Smart ASN, agar aparatur mampu bekerja profesional, adaptif, dan berbasis teknologi. Langkah pelaksanaan dilakukan secara bertahap selama satu bulan (25 Agustus–29 September 2025), meliputi: (1) konsultasi dengan pimpinan dan pejabat pengadaan; (2) pengumpulan regulasi serta referensi dokumen; (3) perancangan format standar dokumen pengadaan untuk barang, jasa, dan konsultasi; (4) penerapan fitur mail merge untuk efisiensi digitalisasi; (5) pelaporan hasil desain kepada pimpinan; serta (6) evaluasi dan revisi berdasarkan masukan berbagai pihak. Hasil yang diperoleh adalah tersusunnya template digital dokumen pengadaan langsung yang seragam, akurat, dan siap pakai, sehingga proses pengadaan menjadi lebih cepat, transparan, dan sesuai regulasi. Staf lebih memahami ketentuan terbaru, efisiensi kerja meningkat, serta koordinasi antarunit menjadi lebih mudah. Secara organisasi, Ditjen Pendis memperoleh tata kelola pengadaan yang lebih efektif, akuntabel, dan mendukung prinsip good governance.